Tidak dipungkiri masih ada banyak kebijakan yang dianggap menghambat kemandirian desa. Di level nasional, beberapa peraturan perundang-undangan sektoral masih belum searah dengan nafas Undang-Undang Desa. Di level peraturan menteri juga ditemukan beberapa yang tidak sinkron antara kementrian yang satu dengan kementrian lainnya.

Hal yang sama terjadi pula di level kabupaten. Ada beberapa peraturan bupati (Perbub) yang bertentangan dengan norma-norma hukum diatasnya. Ada pula hal-hal administratif yang dilampirkan dalam regulasi daerah yang tidak mendukung percepatan kemandirian desa, format-format yang dilampirkan tidak implementatif di tingkatan pelaksanaanya.

Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang dilaksanakan: